Penyesuaian anggaran ini dilakukan karena berbagai faktor, termasuk biaya distribusi dan ketersediaan bahan pangan di Papua yang berbeda dengan daerah lain. Velix V Wanggai menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan gizi masyarakat lokal, mengingat tantangan geografis dan ekonomi yang dihadapi wilayah tersebut.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat Papua, khususnya di daerah pegunungan, dapat menikmati makanan yang lebih bergizi dan seimbang. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa program MBG ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Langkah ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan program nasional agar sesuai dengan kondisi lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat setempat.

Sudah Diuji Coba

Menurut dia, standar harga MBG yang digunakan untuk Papua Pegunungan sudah diuji coba di beberapa sekolah di Wamena pada November dan Desember 2024.

Di mana untuk memenuhi nilai gizi dalam makanan tersebut disepakati menggunakan harga Rp30.000 per porsi.

“Jadi dalam program ini kita akan lakukan penambahan biaya. Kalau standar harga yang digunakan itu Rp10.000-Rp15.000, maka kita akan alokasikan lagi anggaran dari APBD provinsi dan delapan Kabupaten, sehingga bisa menggunakan standar Rp30.000 per porsi,” ujarnya.

Tunggu Anggaran Pusat

Dia menjelaskan, saat ini Pemprov Papua Pegunungan sedang menunggu kebijakan nasional tentang dukungan anggaran yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten sebagai dana awal yang nantinya masuk dalam total pendanaan.

“Kami pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sudah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk pendampingan jika sudah ada kebijakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah,” katanya.

Dia menambahkan, yang terpenting saat ini Pemprov Papua Pegunungan siap dalam dukungan penganggaran termasuk dengan delapan pemerintah kabupaten yang ada di daerah ini.

Sumber Berita : https://thegazettengr.com