Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.

Gagasan serupa sempat mengemuka pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo kala itu.

Pada masa pemerintahan Jokowi, usulan ini muncul seiring evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung yang dianggap memiliki sejumlah kelemahan, seperti tingginya biaya politik, rawannya praktik politik uang, dan konflik sosial di masyarakat.

Bambang Soesatyo, yang kerap disapa Bamsoet, beberapa kali mengusulkan wacana ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR.

Bamsoet menyebut bahwa pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi. Bamsoet berargumen, proses politik yang lebih efisien dapat membantu menekan potensi korupsi di kalangan pejabat publik.

Pada 10 Oktober 2022, para pimpinan MPR kala itu sempat bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mereka membahas wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar tak lagi bisa dicoblos langsung rakyat, melainkan lewat DPRD lagi.

Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini kembali menyuarakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan alasan efisiensi. Menurutnya, anggaran negara dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain jika cara ini diterapkan.

Menteri Hukum sekaligus politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, juga menyambut baik ide ini. Ia menyatakan bahwa angka golput yang tinggi dalam Pilkada 2024 menjadi salah satu alasan pentingnya membahas kembali wacana ini. Supratman menambahkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada turut menjadi pendorong pemikiran bahwa pemilihan lewat DPRD lebih efisien. Selain itu, pelaksanaan Pilkada langsung sering kali memicu benturan antar kelompok yang memerlukan pengerahan aparat keamanan.

Supratman menegaskan bahwa keputusan belum diambil dan masih menunggu hasil kajian lebih lanjut. Ia berharap partai-partai politik dan pemerintah akan melakukan kajian serupa sehingga dapat dicapai kesepakatan dalam pembahasan undang-undang pemilu di Parlemen.

Partai Golkar, sebagai partai pendukung pemerintah, melalui ketua umumnya Bahlil Lahadalia, juga mengkaji wacana ini. Bahlil menyatakan bahwa biaya pemilu saat ini terlalu mahal dan perlu diefisienkan. Meski demikian, ia memastikan bahwa hak-hak rakyat akan tetap diakomodasi, seraya menekankan bahwa sistem yang ada saat ini terlalu mahal.

Saidiman menyatakan, wacana ini jelas merugikan karena rakyat tidak bisa menentukan atau mengevaluasi langsung apakah seorang kepala daerah baik atau tidak.

“Jadi evaluasinya tergantung kepada elite, karena itu menurut saya akan sangat merugikan karena pada kepala daerah tidak akan bisa bekerja maksimal karena mereka untuk bisa terpilih kembali adalah orientasinya menyenangkan para elite di atas ketua ketua partai,” ucapnya.

“Jadi saya kira kepentingan publik menjadi nomor dua, kepentingan elite yang utama, jadi orientasinya akan berubah dan akan merugikan masyarakat,” sambungnya.

Pemilihan Tak Langsung Rugikan Masyarakat

Saidiman tidak sependapat bila pemilihan langsung menyebabkan pemborosan keuangan negara. Padahal, dengan kontrol publik, korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa diawasi.

“Dengan ada kontrol publik, pembangunan itu jadi lebih efektif, korupsi mungkin bisa ditekan karena ada kontrol publik langsung jadi publik dibiasakan mengontrol pemimpinnya sampai di tingkat lokal itu bagus untuk meningkatkan transparansi,” jelasnya.

Menurutnya, tidak benar juga politik uang marak terjadi karena pemilihan langsung. Sebab, bila tak ada pemilihan langsung, uang yang beredar justru akan pindah ke elite.

“Mereka akan menyogok ketua ketua partai, kalau selama ini politik uang iya, tapi itu kan langsung ke masyarakat,” ujarnya.

“Dan ongkos mahal apa yang dikatakan penyelenggaraan pilkada itu biasanya karena ulah dari partai partai sendiri kan mereka pakai politik uang, dan seterusnya itu artinya bukan pada sistemnya tapi pada mindset si partainya,” sambungnya.

Sumber Berita: https://thegazettengr.com

Menjelang akhir tahun, NAGAGG memberikan kejutan spesial untuk para pemain setia dengan menghadirkan PROMO NATAL DAN TAHUN BARU 2025. Promo ini menawarkan berbagai hadiah fantastis, mulai dari uang tunai hingga motor Vario 150CC, dengan total hadiah mencapai lebih dari Rp1,5 miliar!** (thegazettengr.com (thegazettengr.com)